Meneliti Bukan Tugas Utama Guru
Memperhatikan pernyataan seorang pejabat di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud, yang menyatakan bahwa guru wajib meneliti dan menulis karya ilmiah, saya merasa prihatin dan "nggreges". Pasti akan semakin banyak guru stres. Kebijakan itu harus dikoreksi, diluruskan, dan diperbaiki. Saat ini lebih adri 800.000 orang guru dan pengawas tidak dapat naik pangkat karena kewajiban itu.
PGRI sgt mendukung upaya peningkatan profesionalitas guru. Tetapi, menjadikan meneliti dan menulis karya ilmiah, yang masuk dalam publikasi ilmiah, wajib dilaksanakan oleh guru dan jika guru tidak melakukannya dia tidak bisa naik pangkat dan bahkan tunjangan profesinya terncam tdk diberikan, sungguh kebijakan yang keliru, menyengsarakan guru, dan dapat berdampak pada gagalnya pelaksanaan tugas utama guru.
Guru dan dosen memang termasuk pendidik. Tetapi, tugas utama guru itu berbeda dengan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UUGD Pasal 1 Ayat (1)).
Guru adalah peran (role). Peran yang dimaksud hanya nampak jika tugas utamanya dan fungsi khasnya dijalankan. Fungsi khas guru adalah mendidik dan mengajar. semakin mendekati optimal seorang guru semakin nampak peran yang diembannya. Peran sebagai guru, bukan peneliti, bukan juga ilmuwan.
Kalau pun guru harus juga melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah (walaupun dalam UU Guru dan Dosen, tidak disebutkan satu kata pun), maka kegiatan itu tidak boleh menjadi kewajiban yang menghambat nasib guru jika dia sudah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.
Jadi, kegiatan publikasi ilmiah itu (meneliti dan menulis karya ilmiah beserta variannya), hanya sebagai pendukung untuk meningatkan mutu profesionalitasnya. Jika guru mampu menyusun publikasi ilmiah dia bisa naik pangkat lebih cepat, tetapi jika guru tidak mampu menyusun publikasi ilmiah, tetapi sudah mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, walau tidak mampu menyusun publikasi ilmiah, dia tetap berhak naik pangkat dan memperoleh hak lainnya.
Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (UUGD Pasal 1 Ayat (2)). Nah, jelas bahwa dosen adalah ilmuwan yang harus meneliti. Kalau dia tidak meneliti tidak boleh naik pangkat.
Perlakuannyapun beda. Dosen disiapkan untuk bisa meneliti dan menulis karya ilmiah, dibiayai, jika naik pangkat juga memperoleh kenaikan tnjangan fungsional yang cukup besar. Guru? Tidak ada.
Saat ini bahkan banyak guru dan pengawas yang stres karena tuntutan melakukan publikasi ilmiah, sedagkan mereka tidak mampu, baik kompetensinya maupun biayanya. Jangan sampai guru akhirnya memilih tidak melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, krena tuntutan menyusun publiikasi ilmiah yang sebenarnya bukan tugas pokok guru.
Jika kemdikbud beralasan karena diatur di Permenegpan dan) Nomor 16 Tahun 2009, sebaiknya pernegpan dan RB itu yang harus diperbaiki, karena tidak sesuai dengan UU Guru dan Dosen maupun dg PP Nomor 74 tentang guru dan bertentangan dengan tugas utama guru.
Banyak pedoman dan aturan di kemdikbud yang disiapkan oleh dosen yang tidak paham tentang guru. Jadi kalau membuat aturan, ukurannya adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa paham ada guru di Papua, NTT, SUlawesi, Maluku, dan sebaginya yang dituntut harus melakukan tugas (tambahan yang mengada-ada) seperti dirinya, sebagai dosen,
Jakarta, 27 Juni 2015
Ketua Umum PB PGRI,
Bapak ibu tidak perlu lagi memikirkan padamu negeri, ke Dapodik saja.Kini guru tak perlu direpotkan lagi akibat dualisme sistem pendataan pendidikan yang melibatkan guru yaitu Padamu Negeri dan Dapodik.Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan satu sistem pendataan pendidikan yaitu hanya Dapodik. Hal itu dikatakan Supriyatno, Kasubag Data dan Informasi, bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
Pokoknya anak yang usianya sudah tujuh tahun harus diutamakan terlebih dahulu dan mereka tidak dites.Ijazah Taman Kanak-kanak (TK) bukan menjadi persyaratan wajib bagi calon siswa baru yang akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD). Tidak ada syarat khusus untuk masuk SD kecuali hanya diseleksi berdasarkan usia saja.
Pedoman Program Pemberian bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SD dari Direktorat P2TK Dikdas Kemendikbud.Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat P2TK Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015 ini kembali menyediakan beasiswa S-2 khusus bagi guru SD pada perguruan tinggi yang telah ditunjuk.
Pengurangan jam belajar bagi siswa SD agar anak-anak bisa lebih banyak berinteraksi dengan keluarganya.Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan mengurangi jam belajar bagi siswa Sekolah Dasar (SD), dari semula tujuh menjadi lima jam. Pengurangan jam belajar ini untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak agar bisa lebih banyak berinteraksi dengan keluarganya.
Tabel daftar gaji pokok baru PNS tahun 2015.Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2015 yang berisi tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun saat ini belum mulai dibayarkan, tahun ini Pemerintah memastikan menaikan gaji pokok PNS sebesar 6 persen.
Guru yang berkualitas akan menghasilkan siswa yang berkualitas pula.Guru sebagai tokoh yang berperan besar di dalam sebuah ruang kelas, memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan anak bangsa. Himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan telah menyebutkan bahwa wajah masa depan bangsa ini berada di ruang-ruang kelas. Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa tanggung jawab membentuk masa depan hanya berada di pundak pendidik dan tenaga kependidikan di institusi pendidikan. Tugas kita semualah yang turut berperan membantu para guru di seluruh Indonesia untuk bisa mengemban tugasnya dengan baik dan maksimal. 
Sertifikasi guru, peningkatan kompetensi, dan pemberian tunjangan profesi akan terus dibenahi. Pemberian tunjangan profesi guru yang sudah berjalan selama ini sedang dievaluasi dan dibenahi kembali karena tidak sesuai dengan yang diperuntukan. Mulai satu Januari 2016 tunjangan profesi guru akan semakin diperketat, tunjangan akan diberikan berdasarkan kinerja guru.
Pencairan tunjangan profesi guru triwulan II dicairkan tepat waktu agar bisa digunakan sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR).Pemerintah akan segera mencairkan dana tunjangan profesi guru triwulan II tahun 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap tunjangan profesi untuk April–Juni itu dicairkan sebelum lebaran atau Idul Fitri 1436 H.